kebijakan ahok yang tidak merugikan umat islam
kebijakan ahok yang tidak merugikan umat islam

kebijakan ahok yang tidak merugikan umat islam Dan Anies sindir Ahok Soal Larangan Sepeda Motor

Petugas Dinas Pehubungan DKI Jakarta menurunkan rambu-rambu larangan melintas untuk kendaraan roda dua di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, 10 Januari 2018. ANTARA/Galih Pradipta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir kebijakan pemerintah pada mulanya mengenai larangan sepeda motor

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir kebijakan pemerintah pada mulanya mengenai larangan sepeda motor melintas di Jalan Jenderal Sudirman-M.H. Thamrin.

Menurut Anies, pada jaman pemerintahannya, aturan itu dicabut sehingga tercipta perkembangan yang berkualitas. “Kualitasnya ditentukan siapa saja yang merasakan pertumbuhan,” kata Anies di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis, 28 Maret 2019.

Anies menganggap, perkembangan memiliki kualitas bakal terealisasi di Jakarta andaikata pemanfaatan layanan pemerintah digunakan secara merata oleh masyarakat. Maksudnya adalah semua orang mampu merasakan hasil pembangunan di Ibu Kota.

Baca Juga : Anies Sebut Nama Pendahulu Saat Peresmian MRT

Contohnya layaknya pembatasan sepeda motor di Jalan Sudirman-Thamrin. Anies mencabut kebijakan itu dikarenakan dinilai tidak adil. Lagipula, kata dia, per hari terdapat 480 ribu pengantaran ojek online ke Jalan Sudirman. “Kenapa dibuka, dikarenakan kita dambakan perkembangan berkualitas, merata,” ucap Anies.

Pada jaman pemerintah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Pada jaman pemerintah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015 mengenai Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Dengan Pergub itu, sepeda motor dilarang melintas di Jalan Sudirman-Thamrin. Larangan ini berkaitan dengan rencana pemerintah menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Belakangan kebijakan mengenai larangan sepeda motor itu digugat ke pengadilan. Mahkamah Agung sesudah itu membatalkannya lewat putusan Nomor 57 P/HUM/2017 pada 21 November 2017. Sejak pembatalan oleh MA, sepeda motor mampu melintas lagi di Jalan Medan Merdeka Barat sampai Jalan M.H. Thamrin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here