Menteri Susi Protes Lelang Kapal, Luhut Pelelangannya yang Keliru
Menteri Susi Protes Lelang Kapal, Luhut Pelelangannya yang Keliru

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Menteri Koordinator bidang Kematiriman Luhut Binsar Pandjaitan sebelum saat ikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 9 September 2016.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kembalinya kapal rampasan pemerintah ke tangan pemilik lamanya sesudah melewati sistem lelang tandanya pengawasan yang kurang.

“Itu pelelangannya yang keliru. Jangan karena kami mengawasinya kurang, kami menyalahkan sistem,” ujar dia di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa, 2 April 2019. Persoalan itu sempat diungkit ulang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Luhut menduga Susi belum mendapat laporan lengkap berkenaan perkara itu.

Sehingga kunci agar masalah mirip tidak terulang adalah dengan memperketat pengawasan

Menurut Luhut, penyebab persoalan itu adalah kurangnya pengawasan. Sehingga kunci agar masalah mirip tidak terulang adalah dengan memperketat pengawasan. “Kan kami telah rapat dengan Kejaksaan Agung bahwa pelelangan perlu diawasi.”

Luhut menyatakan dengan ada teknologi terkini, pengawasan bisa semakin ditingkatkan, baik itu koperasi maupun perorangan. “Siapa yang belanja kan bisa dilacak, saat ini enggak ada yang enggak bisa dilacak,” kata Luhut.

Kapal rampasan pemerintah yang dimanfaatkan ulang dengan cara dilelang itu sempat diprotes oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Melalui akun Twitter-nya, Susi menyatakan kapal lelangan pemerintah ulang jatuh ke tangan pemilik lama dan dibeli dengan harga murah.

5 nautical mile masuk batas Landas Kontinen Laut Natuna

Contohnya, Kejaksaan Negeri Belawan terhadap akhir 2017 melepas KM KHF 1980 dengan harga Rp 3 miliar. Kapal-kapal lain yang kedapatan mencuri ikan terhadap posisi 06o 12’00” LU – 06o25’50” BT (5 nautical mile masuk batas Landas Kontinen Laut Natuna) di th. yang mirip juga dilelang seragam.

Setelah sistem lelang, kapal dengan pemilik yang mirip ulang mencuri ikan. Pada Februari 2019 lalu, tindak pencurian itu diendus ulang oleh pemerintah dan kapal yang di awalnya telah dilelang pun ulang disita. Susi yang mendapati bahwa kapal itu ternyata dilelang kepada oknum pencoleng langsung terasa geram.

Melalui Twitter-nya, Susi mempertanyakan sistem lelang yang dijalankan Kejaksaan. “Yang berjalan diam2-diam kapal dilelang tidak mahal dibeli oleh mereka,” tulis Susi terhadap 25 Maret lalu.

BACA JUGA : Anies Layani Selfie di MRT, Ketua DPRD Tegur yang Naik Kursi

Menanggapi hal itu, Jaksa Agung Prasetyo menolak ada permainan dalam sistem lelang. Lebih lanjut, ia berujar bahwa sikap yang disita Kejaksaan ini adalah putusan yang tidak bisa dilawan. “Kalau ada yang senang ditenggelamkan silakan. Tapi jikalau di dalam putusan, tentunya ya perlu dilelang sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ucap dia.

Aturan lelang kapal telah tercantum dalam Pasal 76C Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009. Di dalamnya disebut, negara bisa melelang kapal pencuri ikan ilegal yang statusnya dirampas.

Selain jalankan lelang atau penenggelaman, Kejaksaan sejatinya bisa menyerahkan kapal kepada grup nelayan atau instansi riset. Namun, kata Prasetyo, selalu lewat prosedur. Pihaknya tidak bisa sewenang-wenang menyerahkan kapal tersebut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan lantaran perlu ada persetujuan sejumlah pihak, juga Kementerian Keuangan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here